KODEINDONESIA,BONE,--Keseriusan pemerintah Kabupaten Bone menjadi daerah UHC tidak main main. Skema pelayanan paripurna bagi masyarakat yang belum memiliki JKN juga tak luput dari perhatiannya.
Bahkan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang sakit 98 persen warga Bone dari 813 ribu jiwa telah mendapat alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan JKN-KIS melalui PBPU Pemda.
Adapun Skema Alur Pendaftaran yang diterapkan Pemkab adalah warga yang datang berobat pada layanan Faskes tidak perlu panik jika tak memiliki JKN. Petugas kesehatan yang pelayanan Faskes akan mengawali tindakannya dengan melakukan Identifikasi status kepesertaan aktif/belum terdaftar melalui V-Care/Vclaim dan masuk Benefit JKN. Jika warga belum memiliki KTP maka dilanjutkan ke Tim Dukcapil untuk melakukan pengecekkan NIK Penduduk Bone Valid/Tidak Valid, Perekaman NIK bagi penduduk yang belum mempunyai NIK. Tak hanya itu, Dinsos/Dinkes juga melakukan
Assesment kelayakan pendaftaran dan mendaftarkan/mengusulkan peserta PBPU Pemda.
BPJS Kesehatan melakukan Memproses usulan peserta PBPU Pemda, Menyampaikan hasil proses pendaftaran ke Pemda, menginformasikan Nomor Kepesertaan JKN Ke Faskes. Setelah itu, Faskes menyampaikan Nomor Kepesertaan JKN Ke Peserta dan Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta.
"Jadi warga tidak perlu sibuk, semua terproses hingga 1x24 jam. Ini merupakan kerja Kolaborasi Bone untuk negeri. Kita ingin paripurna," tegas Sekda Bone.
Dengan Skema ini, Sekda Bone tidak mau lagi mendengar ada warga di Puskesmas maupun di rumah sakit tidak terlayani hanya karena persoalan tak memiliki JKN KIS, karena kita sudah mengalokasikan anggaran.
"Saya ingin tim yang terlibat betul betul berintegritas dalam melayani. Kita akan buatkan SK Bupati. Dan kita launching akhir pekan ini antara tanggal 25, 26 atau 27. Kita tunggu saja waktu bapak Bupati Bone," tegasnya.
Mulai dari ini, dinas terkait, Dukcapil dan Dina Sosial sudah menunjuk pejabat teknis. Jika ada masyarakat yang butuh perekaman selalu stand by. Begitu juga dinas sosial. ()
sementara kepala Kepala BPJS kesehatan Kabupaten Bone Indira Azis Rumalutur mengatakan
kami sangat apresiasi bagaimana komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk mendukung program strategis nasional untuk sementara estimasi perhitungannya dari total penduduk itu 98,37% sudah masuk per cover ckn kita mungkin akan tetap ada PR terkait dengan keaktifan karena keaktifan kita posisi saat ini di angka 80%
"artinya pemerintah Bone tadi sudah disampaikan juga sudah menyediakan ruang terkait dengan pemenuhan penjaminan pelayanan untuk yang belum terdaftar dan atau sudah terdaftar tapi dalam kondisi aktif tentu saja dengan memperhatikan betul detail dari kemampuan fiskal daerah dengan komitmen bahwa dengan melakukan metode-metode dan strategi tersebut continuitas uhc bisa dapat berjalan dengan baik harapan kami ini menjadi bagian dari layanan masyarakat jadi tidak ada lagi masyarakat Indonesia khususnya di kabupaten Bone pada saat menghadapi kondisi dimana membutuhkan layanan terutama yang membutuhkan biaya besar dalam posisi sudah ada penjaminan yang telah disediakan"kata Indira
