KODEINDONESIA,BONE,Pemerintah Kabupaten Bone menggelar rapat pemutakhiran data peserta dan rekonsiliasi penerima iuran triwulan I tahun 2023 dengan BPJS Kesehatan Cabang Watampone, di Carella kafe jalan Lapawawoi K Karaeng Sigeri Senin, 06 Juni 2023.
Rapat pemutakhiran data yang dipimpin langsung oleh Sekda Bone Drs H Andi Islamuddin MH ini sebagai bentuk tindaklanjut dari kegiatan konsultasi Sekda Bone ke Kementerian Sosial terkait pemberhentian peserta PBI JK yang mencapai hingga 17 ribu jiwa.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Bone mengungkapkan bahwa data miskin yang diuraikan oleh Kementerian Sosial itu ternyata tidak sebesar dengan jumlah kepesertaan BPJS di Kabupaten Bone.
Data miskin berdasarkan Pusdatin hanya menempati angka 80 ribu jiwa, sementara dana kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah melalui segmen PBPU Pemda itu mencapai 231 ribu jiwa.
Bahkan data Menko PMK hanya 10,3 persen dari 813 ribu jiwa penduduk di Kabupaten Bone yang masuk kategori miskin. Sehingga ketika dikonversi maka jumlah warga miskin penduduk Bone hanya 86 ribu jiwa.
"Inilah yang perlu menjadi pusat perhatian kita bersama, sehingga harus dilakukan rekonsilitasi data. Karena bisa dibayarkan, data kepesertaan kita melalui PBPU Pemda itu 231 ribu jiwa, sementara yang ditanggung pemerintah pusat 297 jiwa.
Menurutnya data pusat hanya 80 ribu jiwa yang masuk kategori miskin. Jika ini memang benar adanya maka kedepan bagi yang mampu akan didorong masuk kepada segmen mandiri," sebutnya.
Jika ini mampu dilakukan pemerintah Kabupaten Bone dapat mengefesiensikan anggaran. "Mengapa ini penting, karena kalau ada yang bertanya data miskin 231 jiwa dari mana?,
makanya perlu ada verifikasi bagi yang mampu didorong ke segmen mandiri. Ini perlu kita cermati karena menyangkut dengan kemampuan Fiskal daerah," tegasnya.
Problem untuk memilah itu tidak susah, cukup data by name by adress ada data. Kemensos itu menggunakan data BPS, tidak mengacu pada indikator kemiskinan yang telah ditetapkan sehingga sinkron datanya.
"Problemnya kita ketika dia dikeluarkan pasti akan ada teriakan. Namun komitmen kita Insyaallah 2024 tetap UHC meski harus babak belur. Ini tanggungjawab kita semua.
Namun kita utamakan yang lebih urgen. Nyawa didahulukan dari pada infrastruktur, jadi jangan heran kalau masih banyak jalan yang rusak, karena pemerintah mendahulukan layanan kesehatan terlebih dahulu karena ini menyangkut nyawa," harapnya.
Sementara Kabid Anggaran BKAD kabupaten Bone A Ikbal Walinono mengatakan kegiatan hari ini adalah rekonsiliasi atau
mencocokkan data antara pemerintah dan BPJS kesehatan dalam pencocokan data ,ada penekanan bahwa pemerintah daerah diharapkan pembayaran kewajiban 4% yaitu bersamaan dengan pembayaran satu persen oleh asn itu sendiri
contoh asn-nya setelah dibayarkan gajinya mereka itu langsung membayarkan satu persen untuk iuran wajib pegawai
" Iuran wajib pemdanya ini 4% nya kami dapat membayarkan apabila seluruh data kepesertaan itu sudah terbayarkan sedangkan pembayaran lainnya tidak sama contoh TPP itu tidak sekaligus secara bersamaan , masing-masing perangkat daerah"
Menurut A Ikbal jika seluruh perangkat daerah merealisasikan pembayaran TPP besarnya 1% nya dan kami kalikan menjadi 4% sehingga pasti tidak mungkin bersamaan karena pencairan TPP masing-masing perangkat daerah itu tidak sekaligus bersamaan itu salah satu contoh yang kedua contoh kedua yaitu adalah diharapkan pembayaran 4%
"selanjutnya ada penekanan bahwa selain tepat waktu kami mengharapkan tepat sasaran yaitu masyarakat yang ditanggung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu masyarakat yang ber TKS atau masyarakat miskin
alokasi yang dianggarkan oleh pemerintah daerah miliar 163 "tutupnya***(ilo)
